Raperda APBD 2025, Fraksi Gerindra DPRD Banjarbaru Beri Catatan. Foto - Putra
MEDIAKITA.CO.ID - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarbaru, Fraksi Gerindra menyampaikan empat catatan penting yang harus diperhatikan Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru, dalam pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2025.
Hal tersebut disampikan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Banjarbaru, Ir Syamsuri dalam Rapat Paripurna dengan agenda utama mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terkait penyampaian Raperda APBD 2025 Kota Banjarbaru, di ruang graha paripurna DPRD Kota Banjarbaru, Kamis (12/9/2024) siang.
Pertama, Pemko Banjarbaru diminta untuk memperhatikan penyeimbangan dalam anggaran pemeliharaan dan anggaran kebutuhan, khususnya terkait dengan infrastruktur dan penanganan pasca bencana.
“Penangangan bencana perlu menjadi perhatian serius Pemko Banjarbaru, khususnya Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Sehingga perlu dukungan anggaran mutlak dengan penanganan menyeluruh, dari rehabilitasi akibat kerusakan infrastruktur dan penanganan warga yang terdampak,” ucap Syamsuri.
Kedua, Pemko Banjarbaru harus mengawal prioritas dalam APBD 2025. Yaitu, pemulihan ekonomi untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan ketahanan sosial serta penguatan pemberdayaan keluarga.
Ketiga, Pemko Banjarbaru diminta untuk bisa melakukan Intensifikasi, salah satu upaya meningkatkan hasil pertanian atau agraris dengan mengolah lahan yang ada, dan ekstensifikasi, upaya meningkatkan hasil pertanian dengan memperluas lahan pertanian.
“Sehingga dapat terealisasi sesuai target yang ditetapkan dengan APBD 2025,” lanjutnya.
Hal tersebut kata dia, sesuai dengan penyampaian Wakil Wali Kota Banjarbaru, Wartono pada Paripurna, Sabtu (7/9/2024) lalu. Di mana pendapatan daerah Kota Banjarbaru pada RAPBD tahun anggaran 2025 diproyeksikan sebesar Rp1.510.154.032.110.
Terakhir, Syamsuri mengatakan, Fraksi Gerindra mendorong Pemko Banjarbaru agar penanganan stunting di Kota Banjarbaru tahun 2025 bisa menurun.
“Berdasarkan hasil survei Kemenkes RI, prevalensi stunting di Kota Banjarbaru berhasil ditekan hingga di level 12,4 persen. Maka penanganan stunting harus teintegrasi di tiap OPD,” ungkapnya.
Empat catatan tersebut sesuai dengan tema pembangunan Kota Banjarbaru pada tahun 2025. Yakni “Pemantapan Daya Saing Daerah Untuk Peningkatan Pertumbuhan Eekonomi Yang Berkelanjutan Dalam Rangka Ibu Kota Provinsi".
“Dan dalam rencana pembangunan Kota Banjarbaru tahun 2025 adalah melaksanakan prioritas pembangunan untuk mencapai target dalam RPJMD Kota Banjarbaru tahun 2021-2026,” tutupnya. (Ptr/ADV).
