MEDIAKITA.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Balangan kembali membuat gebrakan dengan menghadirkan program inovatif bertajuk “SAPU AMAS” (Sambangi dan Pungut Aspirasi Masyarakat). Program ini digerakkan langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Balangan, Saiful Arif, dengan turun ke lapangan menyambangi sekolah-sekolah.
Inisiatif ini menandai perubahan pendekatan legislatif yang lebih progresif dan responsif. Jika sebelumnya aspirasi lebih banyak diserap melalui forum formal, kini DPRD hadir langsung di tengah masyarakat untuk menangkap kondisi nyata tanpa sekat birokrasi.
Sekolah menjadi titik awal pelaksanaan SAPU AMAS karena dinilai sebagai pusat pembentukan masa depan daerah. Dalam kunjungan tersebut, Saiful Arif berdialog langsung dengan kepala sekolah dan guru, menggali berbagai persoalan yang selama ini menjadi hambatan dalam dunia pendidikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Beragam isu mencuat, mulai dari keterbatasan fasilitas belajar, kebutuhan sarana prasarana, hingga kendala teknis dalam proses pembelajaran. Semua aspirasi itu dihimpun sebagai bahan konkret untuk diperjuangkan dalam kebijakan daerah.
“Dengan turun langsung seperti ini, kami bisa melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Aspirasi yang kami terima bukan sekadar laporan, tetapi fakta yang harus segera ditindaklanjuti,” tegas Saiful Arif.
Tak hanya menyerap aspirasi, program ini juga menjadi ruang edukasi politik bagi pelajar. Para siswa diberikan pemahaman tentang fungsi dan peran DPRD, sehingga mereka lebih mengenal proses pengambilan kebijakan serta pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pembangunan.
Pendekatan ini dinilai strategis untuk menumbuhkan generasi muda yang sadar demokrasi dan memiliki kepedulian terhadap daerahnya.
Ke depan, SAPU AMAS tidak hanya akan menyasar sektor pendidikan. DPRD Balangan berkomitmen memperluas program ini ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas dan wilayah pedesaan, guna memastikan seluruh suara warga dapat terakomodasi.
Melalui langkah jemput bola ini, DPRD Balangan ingin memastikan setiap kebijakan yang lahir benar-benar berbasis kebutuhan nyata masyarakat. Lebih dari itu, program ini diharapkan mampu memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif sekaligus mendorong pembangunan yang lebih merata dan berdampak langsung. (sry)
