MEDIAKITA.CO.ID – Setelah enam bulan bekerja, Panitia Khusus (Pansus) I DPRD Banjarbaru resmi menyampaikan rekomendasi terkait penyelesaian sengketa lahan antara TNI Angkatan Darat dan masyarakat di Kelurahan Cempaka serta Sungai Ulin.
Rekomendasi tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Banjarbaru yang digelar di Ruang Graha Paripurna, Selasa (16/9/2025) sore.
Ketua DPRD Banjarbaru, Gusti Rizky Sukma Iskandar Putera, mengatakan Pansus telah melakukan serangkaian langkah mulai dari verifikasi, fasilitasi, hingga pengumpulan fakta di lapangan. Namun, karena masa kerja Pansus terbatas selama enam bulan, DPRD mendorong agar Pemerintah Kota Banjarbaru membentuk satuan tugas (satgas) baru untuk melanjutkan penyelesaian persoalan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Kesimpulannya perlu ada tindak lanjut kembali. Karena masa kerja Pansus I sudah selesai, maka kami menyampaikan agar Pemko membentuk satgas baru untuk melanjutkan penyelesaian persoalan ini,” ujar Gusti Rizky yang akrab disapa Kiki.
Ia menegaskan, DPRD tetap berkomitmen mengawal penyelesaian sengketa lahan tersebut demi kepentingan masyarakat. Bahkan, DPRD siap dilibatkan dalam satgas yang akan dibentuk oleh pemerintah kota.
“Rekomendasi lainnya, kami tetap mengedepankan kepentingan masyarakat. Walaupun Pansus berakhir, DPRD akan terus mengawal sesuai kewenangan legislatif,” tegasnya.
Lebih lanjut, Kiki menyampaikan bahwa perjuangan penyelesaian sengketa lahan ini juga akan dikomunikasikan ke tingkat pusat bersama DPR RI. Adapun hasil rekomendasi Pansus I akan diserahkan kepada pihak-pihak terkait, termasuk TNI Angkatan Darat, pada Rabu (17/9/2025).
“Besok seluruh pemangku kepentingan akan kami kumpulkan, dan hasil rekomendasi ini akan diserahkan sebagai pegangan dalam melangkah ke tahap berikutnya,” pungkasnya. (rdn)
