MEDIAKITA.CO.ID – Bupati Banjar H Saidi Mansyur meminta seluruh perangkat daerah mempercepat pelaksanaan program pemerintah yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, terutama program bantuan sosial dan intervensi daerah.
Penegasan tersebut disampaikan Saidi saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) mingguan Pemerintah Kabupaten Banjar di Aula Barakat lantai II Martapura, Senin (18/5/2026) pagi.
Dalam rakor tersebut, Saidi menekankan pentingnya pemanfaatan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) sebagai basis utama penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
“Program-program intervensi benar-benar dipercepat dan tepat sasaran, sekaligus optimalkan pemanfaatan DTSEN sebagai basis utama agar bantuan dan program pemerintah benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Selain membahas percepatan program, rakor juga mengevaluasi capaian realisasi fisik sejumlah SKPD hingga April 2026.
Isu penanganan stunting turut menjadi perhatian karena angkanya masih berada di kisaran 23,87 persen. Di sisi lain, penyusunan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 yang telah dimulai sejak April juga menjadi pembahasan dalam rapat tersebut.
Saidi meminta seluruh SKPD melakukan evaluasi terhadap program yang capaiannya masih rendah serta memastikan belanja daerah digunakan secara efektif dan efisien.
“Agar menindaklanjutinya hingga ke tingkat staf dan memastikan program produktif serta langsung dirasakan masyarakat,” katanya.
Dalam kesempatan itu, Saidi juga meminta seluruh perangkat daerah mendukung survei efektivitas pengendalian korupsi yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Ia meminta seluruh pegawai mengisi survei secara jujur, objektif dan tanpa intervensi sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan.
Penertiban aset daerah juga menjadi perhatian dalam rakor. Seluruh SKPD diminta meningkatkan tertib administrasi barang milik daerah, melakukan rekonsiliasi data, serta memastikan aset tercatat sesuai kondisi riil.
“Kepala SKPD bertanggung jawab penuh atas pengamanan administrasi, fisik dan hukum aset daerah,” tegasnya.
Saidi turut menekankan pentingnya tindak lanjut rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), khususnya terkait transparansi anggaran, pengadaan barang dan jasa, pengendalian gratifikasi, benturan kepentingan hingga manajemen risiko.
“Marilah kita jaga kepercayaan masyarakat melalui peningkatan integritas dan kualitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banjar,” harapnya.
Selain itu, Pemkab Banjar juga berencana memperluas program infrastruktur dasar seperti perbaikan rumah tidak layak huni dan peningkatan penerangan jalan bagi masyarakat.
Rakor tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi, Sekretaris Daerah Banjar H Yudi Andrea, para asisten, staf ahli bupati, kepala SKPD dan kepala bagian lingkup Setda Banjar. (adv/rdn)
