MEDIAKITA.CO.ID – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru kembali mencuri perhatian di tingkat nasional. Konsep pelayanan terpadu yang menggabungkan puluhan layanan pemerintahan dan instansi vertikal dalam satu kawasan mendapat perhatian langsung dari Komisi III DPR RI.
Rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin Habib Aboe Bakar Al-Habsyi melakukan kunjungan kerja ke MPP Kota Banjarbaru, Sabtu (01/08/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum untuk melihat secara langsung bagaimana pelayanan publik terpadu diterapkan, termasuk layanan sektor kepolisian yang telah terintegrasi di dalam MPP.
Dalam kunjungannya, rombongan meninjau sejumlah tenant pelayanan sekaligus berdialog dengan pengelola. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, cepat, mudah diakses, serta mampu memangkas rantai birokrasi yang selama ini kerap menjadi tantangan dalam pelayanan publik.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kehadiran Komisi III DPR RI sekaligus menjadi sinyal bahwa transformasi pelayanan publik di Banjarbaru mendapat perhatian serius di tingkat nasional.
Terlebih, sebelumnya Pemerintah Kota Banjarbaru berhasil meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Dalam evaluasi tersebut, Banjarbaru menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota se-Indonesia dengan nilai 87,960. Capaian ini memperlihatkan bahwa kualitas pelayanan tidak hanya dibangun melalui slogan, tetapi diukur melalui kinerja dan evaluasi.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru, Bambang Supriyanto, mengatakan MPP Banjarbaru terus dikembangkan agar masyarakat dapat memperoleh berbagai layanan dalam satu lokasi.
“Saat ini terdapat 33 tenant layanan yang beroperasi di MPP Kota Banjarbaru. Sebanyak 10 tenant berasal dari SKPD, sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal seperti Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, dan berbagai instansi lainnya,” jelasnya.
Menurut Bambang, keberadaan berbagai instansi dalam satu kawasan memberikan keuntungan besar bagi masyarakat karena kebutuhan pelayanan dapat diselesaikan dengan lebih praktis tanpa harus berpindah-pindah lokasi.
Bahkan, layanan Samsat yang tersedia di MPP Banjarbaru memiliki cakupan pelayanan yang lebih luas. Layanan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi masyarakat Kota Banjarbaru, tetapi juga dapat diakses oleh masyarakat dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan.
Inovasi MPP Banjarbaru juga tidak berhenti pada layanan administrasi pemerintahan dan hukum. Pemerintah Kota Banjarbaru turut menghadirkan fasilitas akad nikah gratis yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
Fasilitas tersebut telah dilengkapi meja, dekorasi, serta sarana pendukung lainnya dan dapat digunakan tanpa dipungut biaya. Inovasi ini menjadi bagian dari upaya menghadirkan pelayanan publik yang tidak sekadar menyelesaikan urusan administrasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat.
“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” ujarnya.
Konsep tersebut mendapat apresiasi dari Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi. Ia mengaku terkesan dengan pola pelayanan terpadu yang diterapkan di MPP Kota Banjarbaru.
Menurutnya, pengintegrasian berbagai instansi dalam satu gedung merupakan langkah strategis dalam memangkas proses birokrasi sekaligus mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Kolaborasi tersebut dinilai mampu menciptakan pelayanan yang lebih cepat, efisien, dan memberikan kepastian bagi masyarakat yang membutuhkan layanan pemerintahan maupun pelayanan dari instansi vertikal.
Kunjungan Komisi III DPR RI pun menjadi lebih dari sekadar agenda kerja. Kehadiran lembaga legislatif tingkat nasional tersebut menjadi pengakuan sekaligus tantangan bagi Pemerintah Kota Banjarbaru untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan 33 tenant, berbagai layanan instansi vertikal, inovasi pelayanan, serta capaian evaluasi tingkat nasional, MPP Banjarbaru terus diarahkan menjadi wajah baru birokrasi yang meninggalkan pola pelayanan berbelit menuju pelayanan yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.
Bagi Pemerintah Kota Banjarbaru, penghargaan dan kunjungan dari tingkat nasional bukanlah garis akhir. Justru menjadi dorongan untuk memastikan setiap inovasi pelayanan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
