MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Banjar melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispersip) menggelar Rapat Koordinasi Pemberdayaan Kapasitas Kearsipan di Hotel Aeris Banjarbaru, Selasa (23/6/2026). Kegiatan ini menjadi langkah memperkuat tata kelola arsip sekaligus membidik posisi tiga besar nasional dalam penilaian kearsipan.
Rakor mengusung tema Penguatan Kapasitas Unit Kearsipan dan Unit Pengolah dalam Mewujudkan Tata Kelola Arsip yang Akuntabel dan Berkelanjutan. Kegiatan dibuka Bupati Banjar H Saidi Mansyur yang diwakili Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Dian Marliana, didampingi Kepala Dispersip Kabupaten Banjar Hj Kencana Wati.
Rakor menghadirkan narasumber dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) dan diikuti perwakilan sekretariat serta bidang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kabupaten Banjar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam sambutannya, Dian Marliana menegaskan pengelolaan arsip di lingkungan Pemkab Banjar harus terus ditingkatkan. Menurutnya, kualitas tata kelola arsip menjadi salah satu indikator penting dalam penilaian indeks pengawasan kearsipan dan kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).
“Keberhasilan ini tentu saja tidak bertumpu pada Dispersip saja, melainkan menjadi tanggung jawab kolektif unit kearsipan di tingkat dinas dan unit pengolah di setiap bidang atau seksi,” ujarnya.
Ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pengelolaan arsip, mulai dari penataan yang belum sepenuhnya tertib hingga pemanfaatan arsip yang belum optimal dalam mendukung pelayanan publik.
Karena itu, Pemkab Banjar mendorong perubahan pola pikir aparatur, penguatan sinergi antarperangkat daerah, percepatan implementasi aplikasi Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (Srikandi), kepatuhan terhadap empat instrumen pokok kearsipan, perlindungan arsip vital, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
Dian berharap rakor tersebut mampu menghasilkan komitmen bersama dan rencana aksi nyata untuk mewujudkan tata kelola arsip yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Sementara itu, Kepala Dispersip Kabupaten Banjar Hj Kencana Wati mengatakan rakor bertujuan meningkatkan kapasitas unit kearsipan dan unit pengolah di setiap SKPD. Menurutnya, arsip merupakan bukti autentik penyelenggaraan pemerintahan yang harus dikelola secara baik.
Ia mengungkapkan hasil evaluasi eksternal ANRI menunjukkan kinerja kearsipan Kabupaten Banjar berhasil menembus lima besar nasional.
“Untuk hasil audit kearsipan tahun lalu, sampel yang diambil dari sepuluh SKPD di Kabupaten Banjar menunjukkan hasil yang positif, dengan rata-rata nilai B dan bahkan beberapa di antaranya berhasil meraih nilai A,” katanya.
Melalui pembinaan berkelanjutan bersama ANRI dan penguatan koordinasi antar-SKPD, Pemkab Banjar optimistis mampu meningkatkan capaian tersebut menjadi tiga besar nasional pada tahun ini.
Arsiparis Ahli Muda ANRI, Andriea Salamun, mengapresiasi komitmen Pemkab Banjar dalam membangun tata kelola kearsipan modern. Menurutnya, Kabupaten Banjar menjadi salah satu pemerintah daerah yang lebih awal menerapkan aplikasi Srikandi.
Ia menyebut tingginya transaksi arsip elektronik melalui aplikasi tersebut menjadi indikator keberhasilan transformasi digital di bidang kearsipan.
“Kabupaten Banjar menjadi salah satu pemerintah daerah yang pertama kali menggunakan aplikasi Srikandi. Hal itu terlihat dari tingginya transaksi kearsipan elektronik melalui aplikasi tersebut, sehingga menunjukkan komitmen Pemkab Banjar dalam pengelolaan arsip secara elektronik sudah sangat baik,” jelasnya.
Selain mempercepat digitalisasi, ANRI juga menekankan pentingnya sinergi antara seluruh pencipta arsip di SKPD dengan Dispersip Kabupaten Banjar. Melalui pengawasan kearsipan yang berkelanjutan, Kabupaten Banjar diharapkan mampu mengulang prestasi sebagai peringkat pertama tata kelola kearsipan di Kalimantan Selatan seperti yang diraih pada 2022.
“Lebih dari sekadar dokumen administratif, arsip yang dikelola dengan baik diharapkan dapat menjadi memori kolektif daerah yang bernilai informasi dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas,” tutup Andriea. (adv/rdn)
