Presiden Jokowi bersama Menko Polhukam Hadi Tjahjanto dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono, di Istana Negara, Jakarta, Rabu (21/2/24). Foto - Humas Setkab/Rahmat
MEDIAKITA.CO.ID - Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi) melantik dua Menteri dalam Kabinet Indonesia Maju, di sisa masa jabatannya periode tahun 2019-2024.
Dua Menteri yang dilantik adalah Hadi Tjahjanto dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka dilantik di Istana Negara Jakarta, Rabu (21/2/24).
Hadi Tjahjanto dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam). Sedangkan AHY, dilantik sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang sebelumnya dijabat oleh Hadi Tjahjanto.
Pelantikan itu berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 34/P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024, yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta, pada Selasa (20/2/24).
Presiden Jokowi mengatakan, dengan pengalaman sebagai Panglima TNI, Hadi Tjahjanto dinilai sangat siap untuk menjabat sebagai Menko Polhukam,
“Kita tahu beliau dulu Panglima, saya kira untuk mengatasi hal yang berkaitan dengan politik, hukum, dan keamanan sangat, sangat siap,” tutur Jokowi dilansir dari situs setkab.go.id.
Ia berpesan kepada Menko Polhukam yang baru, untuk menjaga situasi politik dan keamanan di tanah air agar tetap kondusif.
“Beberapa hal yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban, dan juga yang berkaitan dengan dukungan terhadap investasi yang akan masuk ke Indonesia,” kata Presiden.
Kepada AHY, Presiden Jokowi menyampaikan tiga pesan. Pertama, ia meminta kepada Menteri ATR/Kepala BPN yang baru dilantik itu untuk menyelesaikan sertifikat tanah elektronik secara lebih masif.
“Berkaitan dengan sertifikat elektronik harus didorong agar lebih masif,” katanya.
Kedua, Presiden Jokowi meminta AHY untuk menyelesaikan penerbitan Hak Guna Usaha (HGU) untuk mekanisme perdagangan karbon.
“Target untuk HGU carbon trading yang berkaitan dengan PP itu segera selesaikan karena banyak yang ingin masuk,” ujarnya.
Terakhir, Presiden Jokowi memerintahkan AHY untuk segera menyelesaikan target 120 juta bidang tanah untuk terdaftar melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).
“Yang berkaitan dengan target 120 juta PTSL, 120 juta bidang untuk masuk ke PTSL harus bisa kita selesaikan,” pungkasnya. (setkab)
