Proyek RS Gambut Diduga Bermasalah, Dinkes Banjar ; Pematangan Lahan Sudah 80 Persen, Tapi Isu DPO menguat

MEDIAKITA.CO.ID – Proyek pembangunan Rumah Sakit (RS) Tipe D milik Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Banjar di Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, kini menjadi sorotan publik. Tahap pertama proyek senilai hampir Rp10 miliar, yang meliputi pengurukan dan pematangan lahan, sempat terhenti akibat banjir dan dianggap sebagian pihak terkesan “mandek”.

Pantauan Mediakita.co.id, lokasi proyek tampak sepi tanpa pekerja atau alat berat, serta proyek jauh dari pemukiman warga.

Diduga, kontraktor yang menangani pembangunan RS Tipe D tersebut kabur dan berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO).

Menanggapi isu ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Banjar selaku pendamping proyek memberikan penjelasan. Kasi Intel Kejari Banjar, Robert Iwan Kandun, menegaskan pihaknya berhati-hati dalam menanggapi isu kontraktor kabur.

“Kami tidak bisa serta-merta mengatakan kontraktor itu kabur. Yang pasti, berdasarkan informasi yang kami terima, yang bersangkutan saat ini berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO) di Banten,” ujarnya melalui sambungan telepon, Kamis (29/1/2026) malam.

Plt Kepala Dinkes Banjar, Noripansyah, menegaskan pihaknya hanya bertindak sebagai pelaksana teknis.

“Pemilihan pemenang kontraktor sepenuhnya berada di ULP/WLP dan PBJ. Kami hanya menerima pemenang, lalu berkontrak dan dibantu konsultan perencana serta pengawas,” ujarnya, Senin (2/2/2026).

Hingga saat ini, progres pekerjaan diklaim telah mencapai 80 persen. Meski muncul isu bahwa direktur perusahaan kontraktor berstatus DPO, Noripansyah mengaku tidak mengetahui hal tersebut dan menyarankan agar informasi dikonfirmasi ke aparat penegak hukum.

Jalan menuju RS Tipe D Gambut. Foto – Raden

Pekerjaan sempat dihentikan sementara karena kondisi kahar akibat banjir, namun kembali dilanjutkan setelah status tanggap darurat dicabut sekitar 19–20 Januari. Selama masa penghentian, denda keterlambatan sempat dihentikan, lalu diberlakukan kembali saat pekerjaan dilanjutkan. Nilainya akan dipotong saat pembayaran dan disetorkan ke kas negara.

Tahap pertama proyek bukan pembangunan fisik gedung, melainkan pematangan lahan, termasuk pemasangan geotekstil, cerucuk, dan pengurukan.

“Bangunan nanti berbentuk panggung, jadi tidak semua lahan diuruk,” jelas Noripansyah.

Pemerintah Kabupaten Banjar telah menyiapkan anggaran sekitar Rp45 miliar untuk tahap kedua, yaitu pembangunan fisik gedung. Proses pemilihan kontraktor tahap selanjutnya akan dilakukan kembali sesuai ketentuan. Noripansyah berharap tahap pertama segera rampung agar proyek dapat berjalan lancar hingga tahap akhir. (tim)