MEDIAKITA.CO.ID – Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, menyoroti maraknya perumahan yang dibangun tanpa Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) di wilayah Kabupaten Banjar. Menurutnya, pemerintah daerah sebenarnya telah memberikan berbagai kemudahan dalam pengurusan perizinan, termasuk bagi pengembang perumahan subsidi.
Yudi menegaskan, sistem perizinan saat ini sudah jauh lebih sederhana karena seluruh proses dilakukan secara digital melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG).
“Sekarang pengurusan izin perumahan itu sangat mudah. Tidak perlu lagi datang ke sana kemari karena semuanya melalui sistem SIMBG,” ujarnya Rabu (20/5/2026).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ia mengatakan, Pemkab Banjar juga memberikan banyak keringanan bagi pengembang rumah subsidi atau masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), termasuk penghapusan sejumlah biaya retribusi.
“Untuk perumahan subsidi itu banyak sekali kemudahan. Bahkan ada yang biayanya nol persen dan mendapat keringanan BPHTB. Jadi alasan pelaku usaha tidak memiliki izin itu patut dipertanyakan,” katanya.
Menurut Yudi, persoalan utama yang terjadi saat ini bukan lagi pada kemudahan perizinan, melainkan lemahnya pengawasan terhadap pembangunan perumahan di lapangan.
“Kalau kita lihat, lemahnya memang di pengawasan. Nah ini yang akan diperkuat pemerintah daerah ke depan,” ucapnya.
Ia menyebut, pengawasan terhadap bangunan sebenarnya sudah menjadi kewenangan perangkat daerah terkait, termasuk dinas teknis di bawah lingkup pekerjaan umum. Selain itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) juga dinilai dapat memperkuat penindakan terhadap bangunan yang melanggar aturan.
Yudi menegaskan, bangunan perumahan tanpa PBG tetap dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan perda, mulai dari teguran hingga tindakan penertiban.
“Dalam perda itu ada prosesnya, mulai teguran satu, dua, tiga sampai penindakan. Termasuk bisa dilakukan penyegelan bahkan pembongkaran sesuai aturan,” tegasnya.
Ia juga memastikan, pengembang yang tidak mengurus izin sejak awal tidak bisa dengan mudah mengakali sistem untuk mendapatkan legalitas setelah pembangunan berjalan.
“Sekarang semuanya terintegrasi dalam satu sistem SIMBG. Kalau izinnya tidak diproses, maka tidak akan bisa terbit,” tandasnya. (rdn)
