MEDIAKITA.CO.ID – Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al Habsyi menegaskan setiap pengaduan masyarakat harus ditindaklanjuti hingga tuntas, bukan hanya dijawab secara administratif. Penegasan itu disampaikannya saat membuka Sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional–Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di Aula Putih Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (PRKPLH), Rabu (24/6/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (DKISP) Kabupaten Banjar tersebut merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Banjar dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, responsif, dan akuntabel melalui peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam sambutannya, Habib Idrus mengatakan perkembangan era digital menuntut pemerintah menghadirkan pelayanan yang cepat, mudah diakses, serta mampu memberikan solusi nyata bagi masyarakat.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Menurutnya, pejabat penghubung dan operator pengelola pengaduan memiliki peran strategis sebagai garda terdepan pelayanan publik di setiap perangkat daerah.
“Aduan masyarakat jangan dipandang sebagai beban atau kritik yang menjatuhkan. Sebaliknya, setiap laporan merupakan cerminan kondisi riil di lapangan sekaligus bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah,” tegasnya.
Habib Idrus mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak hanya mengejar kecepatan dalam memberikan respons, tetapi juga memastikan setiap permasalahan yang disampaikan masyarakat benar-benar terselesaikan.
“Kecepatan merespons memang penting, tetapi yang lebih utama adalah ketepatan solusi. Masyarakat tidak hanya membutuhkan jawaban, mereka membutuhkan penyelesaian,” ujarnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala DKISP Kabupaten Banjar, Faisal, menjelaskan SP4N-LAPOR! merupakan platform nasional yang menjadi penghubung komunikasi antara masyarakat dan pemerintah dalam menyampaikan aspirasi maupun pengaduan pelayanan publik.
Menurutnya, sosialisasi ini bertujuan meningkatkan pemahaman peserta terhadap mekanisme pengelolaan SP4N-LAPOR!, memperkuat kapasitas admin pengaduan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat koordinasi antarperangkat daerah dalam menindaklanjuti setiap laporan masyarakat.
“Melalui SP4N-LAPOR!, setiap aduan, aspirasi, maupun permintaan informasi dapat dikelola secara terintegrasi, terukur, dan terpantau hingga tingkat nasional. Hal ini menjadi instrumen penting dalam membangun pelayanan publik yang lebih adaptif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” jelasnya.
Kegiatan menghadirkan narasumber Kasi Aspirasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan Hairun Nikmah serta Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) DKISP Kabupaten Banjar Noor Syawli Sahri.
Sebanyak 110 peserta mengikuti sosialisasi tersebut, terdiri dari 91 pejabat penghubung perangkat daerah, 12 operator UPTD, serta perwakilan BPJS Martapura dan PT PLN ULP Martapura.
Melalui penguatan kapasitas pengelola SP4N-LAPOR!, Pemkab Banjar berharap budaya pelayanan publik yang cepat, tepat, dan berorientasi pada penyelesaian masalah semakin terbangun sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. (adv/rdn)
