Foto – MC Kalsel untuk Mediakita.co.id
MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Periode Perencanaan Tahun 2025–2029 di Gedung Idham Chalid, Banjarbaru.
Gubernur Kalsel, Muhidin, yang diwakili Plt Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalsel, Muhamad Muslim, menyampaikan apresiasi kepada Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalsel serta seluruh peserta yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Muhamad Muslim menegaskan pentingnya penerapan manajemen risiko dalam tata kelola pemerintahan, terutama di tengah dinamika global dan tantangan multidimensional yang terus berkembang.
“Kita hidup di era penuh ketidakpastian. Isu global seperti perubahan iklim, krisis pangan, dan energi dapat berdampak langsung terhadap daerah. Dalam kondisi seperti ini, pemerintah tidak bisa lagi bekerja secara biasa-biasa saja. Diperlukan cara kerja yang sistematis dan terukur. Di sinilah pentingnya manajemen risiko,” ujarnya, Rabu (30/7/2025).
Ia menjelaskan, manajemen risiko bukan hanya tentang menghindari bahaya, tetapi juga membangun kemampuan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara dini. Hal ini, lanjutnya, sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menempatkan manajemen risiko sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
Muslim menekankan, penerapan manajemen risiko pada periode perencanaan 2025–2029 harus diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program dan kegiatan prioritas daerah, kata dia, perlu memiliki peta risiko terkini serta strategi mitigasi yang jelas dan dapat diimplementasikan secara efektif.
“Kita perlu memastikan setiap perangkat daerah memahami dan mampu mengelola risiko dengan baik. Ini adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara berkelanjutan, lintas sektor, dan lintas bidang,” tambahnya.
Ia juga mendorong adanya kolaborasi erat antara para perencana, pengelola anggaran, inspektorat, dan pelaksana kegiatan agar budaya sadar risiko benar-benar tertanam dalam tata kelola pemerintahan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan. (adv/rdn)
