MEDIAKITA.CO.ID – Sebanyak 176 penyuluh pertanian yang bertugas di Kabupaten Banjar akan beralih status menjadi pegawai pusat mulai Januari 2026. Kebijakan ini merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 Tahun 2025 mengenai penguatan peran penyuluh dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional.
Perubahan status tersebut menandai pergeseran pola pembinaan penyuluh yang sebelumnya berada di bawah pemerintah daerah, kini langsung dikoordinasikan oleh Kementerian Pertanian (Kementan) RI. Kebijakan ini dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran penyuluh di lapangan.
Di Kabupaten Banjar sendiri, 176 penyuluh ini selama ini mendampingi kelompok tani di 270 desa dan kelurahan. Kondisi di lapangan menunjukkan satu penyuluh kerap menangani dua wilayah sekaligus, sehingga kebutuhan pendamping pertanian masih cukup besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Kepala Bidang Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Retno Sri Muwarni, menyebutkan bahwa perubahan status ini diharapkan dapat memperbaiki pola kerja dan memperkuat dukungan pembinaan kepada petani.
“Kami menyambut baik kebijakan ini. Harapannya setelah menjadi pegawai pusat, kebutuhan penyuluh di desa-desa bisa terpenuhi. Idealnya satu desa memiliki satu penyuluh agar pendampingan dapat berlangsung lebih efektif,” kata Retno, Jumat (7/11/2025).
Meskipun beralih menjadi pegawai pusat, kata Retno, para penyuluh tetap akan menjalankan tugas pendampingan di lapangan dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Kolaborasi dua pihak dianggap menjadi kunci agar program peningkatan produksi dan swasembada pangan dapat berjalan berkesinambungan.
“Sinergi tetap harus dijaga. Kami di daerah tetap memfasilitasi program, sementara pembinaan teknis akan diperkuat dari pusat. Tujuannya tetap sama, memastikan petani kita maju dan hasil produksi meningkat,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah daerah juga berharap ada penambahan tenaga penyuluh baru, mengingat kebutuhan pendampingan langsung kepada petani terus meningkat setiap tahunnya. (rdn)
