MEDIAKITA.CO.ID – Dibawah kepemimpinan Bupati Banjar, Saidi Mansyur dan Wakil Bupati Banjar, Habib Idrus Al Habsy yang kedua kalinya, Kabupaten Banjar menorehkan berbagai macam prestasi yang membawa harum nama Kabupaten Banjar yang berjuluk Kota Serambi Mekah. Berbagai inovasi serta komitmen kuat dilakukan, sehingga nama daerah ini mendapat pengakuan nasional.
Dengan kepiawaian kepemimpinan Saidi Mansyur dan Habib Idrus Al-Habsyi, Pemerintah Kabupaten Banjar kembali menorehkan prestasi nasional bertepatan dengan peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XXIX Tahun 2025, yang digelar di halaman Kantor Bupati Banjar, Martapura, Senin (28/4/2025) lalu.
Wakil Bupati Habib Idrus yang bertindak sebagai Inspektur Upacara membacakan sambutan Mendagri Tito Karnavian. Ia menyampaikan bahwa tema Otda tahun ini, “Sinergi Pusat dan Daerah Membangun Nusantara Menuju Indonesia Emas 2045,” menegaskan pentingnya keselarasan kebijakan antara pusat dan daerah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Dalam kesempatan itu, Habib Idrus mengapresiasi seluruh jajaran Pemkab Banjar atas capaian membanggakan berupa skor 3,7047 dengan status kinerja tinggi, sekaligus menempatkan Kabupaten Banjar pada peringkat ke-5 nasional dan terbaik di Kalimantan Selatan pada ajang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (PPD) Tahun 2025.
“Kita patut berbangga karena capaian ini mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Banjar,” ujarnya.
Ia berharap Banjar dapat terus mempertahankan bahkan meningkatkan prestasi LPPD yang menjadi rapor resmi kepala daerah oleh Kemendagri.
Upacara Otda turut dirangkai dengan penyerahan simbolis SK kenaikan pangkat periode Juni, disaksikan unsur forkopimda, para kepala SKPD, camat, serta ASN dan PPPK Pemkab Banjar.
Tidak hanya itu, Kabupaten Banjar juga menerima penghargaan nasional PPD Kinerja Tinggi, yang diserahkan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, dan diterima Staf Ahli Bupati Kencana Wati pada peringatan Otda XXIX tingkat nasional di Balikpapan.
Bima Arya dalam amanatnya menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap APBD dan penguatan sinergi pusat–daerah.
Ia menegaskan bahwa otonomi daerah berbeda dengan sistem federal, karena pemerintah pusat tetap melakukan pembinaan dan supervisi untuk memastikan pelayanan publik berjalan optimal.
Sinergi tersebut, ujarnya, menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung visi Indonesia Emas 2045.(adv/den)
