MEDIAKITA.CO.ID – DPRD Kabupaten Balangan bersama Pemerintah Kabupaten Balangan resmi menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027. Kesepakatan ini menjadi pijakan awal untuk memastikan arah kebijakan anggaran tahun depan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Kesepakatan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-32 Masa Sidang Kedua Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Balangan, Jumat (14/8/2026).
Rapat dipimpin Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati, S.Sos., didampingi Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II. Turut hadir Sekretaris DPRD Balangan Akhmad Fauzi, S.Sos., Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi, S.Pd., jajaran Forkopimda, kepala SKPD, serta tamu undangan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati mengatakan, rapat paripurna tersebut merupakan tindak lanjut dari proses pembahasan dan finalisasi rancangan KUA-PPAS APBD Balangan Tahun Anggaran 2027 yang telah dilaksanakan pada 13 dan 14 Agustus 2026.
Setelah melalui pembahasan bersama, DPRD dan Pemkab Balangan menyepakati rancangan KUA-PPAS untuk menjadi dasar dalam proses penyusunan APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027.
“Setelah ini kita dapat melaksanakan persetujuan bersama pada hari ini. Mari kita memasuki agenda pertama yaitu pembacaan rancangan persetujuan bersama terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027,” ujar Lindawati.
Sekretaris DPRD Balangan Akhmad Fauzi kemudian membacakan rancangan persetujuan bersama KUA-PPAS APBD 2027.
Dalam dokumen tersebut dijelaskan, penyusunan Kebijakan Umum APBD 2027 dilakukan dengan memperhatikan asumsi-asumsi dasar serta berpedoman pada kebijakan pendapatan dan belanja daerah.
“Secara lengkap, penjelasan umum KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2027,” jelasnya.
Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi menyampaikan apresiasi kepada DPRD Balangan atas proses pembahasan yang telah dilakukan bersama pemerintah daerah.
Ia menegaskan Pemkab Balangan berkomitmen menyusun APBD 2027 secara komprehensif dengan tetap menempatkan kepentingan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan sebagai prioritas.
“Dalam Rancangan Kebijakan Umum Anggaran untuk Tahun 2027 kita telah sepakat mengutamakan pembangunan ekonomi yang inklusif, merata dan berkelanjutan. Optimalisasi pengamanan aset, serta inovasi pelayanan publik,” ungkap Akhmad Fauzi.
Menurutnya, arah kebijakan anggaran 2027 juga diarahkan untuk memperluas pelayanan dasar yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diharapkan berjalan beriringan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja.
Pembangunan tersebut tetap harus dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan sebagai bagian dari prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
Pemkab Balangan juga memastikan pengelolaan anggaran akan terus diarahkan agar berjalan efektif, efisien, dan akuntabel.
“Prinsip yang kita pegang adalah efektif, efisien dan akuntabel, serta selalu mempertahankan kesinambungan pembangunan,” tegasnya.
Akhmad Fauzi menambahkan, keberhasilan pembangunan daerah tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah. Partisipasi seluruh elemen masyarakat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap kebijakan yang dirancang dapat berjalan optimal.
“Inilah semangat menjaga hukum, kebudayaan, dan kebijaksanaan demi kemajuan daerah, membangun martabat daerah Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Rapat Paripurna ke-32 kemudian ditutup dengan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2027 oleh pimpinan DPRD Balangan bersama Wakil Bupati Balangan.
Kesepakatan tersebut menjadi pijakan penting sebelum APBD 2027 memasuki tahapan penyusunan berikutnya. Tantangan selanjutnya adalah memastikan arah kebijakan yang telah disepakati diterjemahkan menjadi program dan anggaran yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Dengan fokus pada pembangunan ekonomi yang inklusif, pelayanan dasar, inovasi pelayanan publik, pengamanan aset, serta kesinambungan pembangunan, APBD 2027 diharapkan tidak sekadar menjadi dokumen perencanaan, tetapi menjadi instrumen nyata untuk mempercepat kemajuan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Balangan.
