Foto – MC Kalsel untuk Mediakita.co.id
MEDIAKITA.CO.ID – Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Provinsi Kalimantan Selatan, Anisa Murni, menegaskan pentingnya sinergi dan inovasi dalam penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman periode 2025–2029.
Hal tersebut disampaikan Anisa saat menjadi narasumber pada Sosialisasi Kebijakan SPM Perumahan Rakyat yang digelar di Banjarbaru, Senin (29/9/2027).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Anisa mengungkapkan bahwa pemerintah provinsi menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan target program nasional, yakni penyediaan tiga juta rumah dan renovasi perumahan sebagai langkah strategis menekan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan dan kawasan rawan bencana.
“SPM bidang perumahan bukan sekadar target angka. Ini soal bagaimana kita memastikan setiap warga Kalsel mendapat hunian yang layak, aman, dan terjangkau, sesuai visi pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan,” tegas Anisa.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut sangat bergantung pada sinergi efektif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan koordinasi intens dengan pemerintah pusat. Namun, tantangan terbesar yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan pendanaan.
“Kita tidak bisa mengandalkan APBD semata. Pendanaan harus inovatif, memanfaatkan berbagai sumber, termasuk kemitraan dengan pihak swasta. Misalnya, dalam pengelolaan fasilitas publik seperti terminal dan infrastruktur lainnya yang bisa dimaksimalkan untuk mendukung pembangunan perumahan,” jelasnya.
Lebih lanjut, Anisa menuturkan bahwa fokus strategis Kalsel ke depan diarahkan pada pembangunan infrastruktur dasar, pengembangan kawasan permukiman terpadu, serta peningkatan pelayanan publik melalui digitalisasi dan reformasi birokrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memastikan pelaksanaan SPM berjalan efektif dan tepat sasaran.
“Kita juga harus mampu beradaptasi dengan dinamika pembangunan dan tantangan lingkungan seperti perubahan iklim dan bencana. Penyediaan rumah layak bagi korban bencana menjadi prioritas yang tak bisa ditawar,” tambahnya.
Sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk menyamakan visi dan memperkuat kapasitas seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi target pembangunan perumahan rakyat lima tahun ke depan, sekaligus menegaskan komitmen Kalimantan Selatan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hunian yang berkualitas dan berkelanjutan. (adv/rdn)
