Pemprov Kalsel Dorong Penguatan Budaya Sadar Risiko dalam Tata Kelola Pemerintahan
Foto – MC Kalsel untuk Mediakita.co.id
MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Inspektorat Daerah terus meningkatkan pemahaman pengelolaan risiko dalam tata kelola pemerintahan. Upaya ini diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Persiapan Implementasi Manajemen Risiko Pemerintah Daerah Periode Perencanaan Tahun 2025–2029, yang digelar di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Kantor Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
Inspektur Provinsi Kalsel, Akhmad Fydayeen, menyampaikan bahwa pengelolaan risiko merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat membangun dan mengembangkan budaya sadar risiko di seluruh tingkatan organisasi.
“Tujuan utama kegiatan ini adalah mengintegrasikan manajemen risiko ke dalam seluruh proses organisasi, serta memberikan pemahaman terkait pembagian peran dan tanggung jawab pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah,” ujar Akhmad Fydayeen, Rabu (30/7/2025).
Ia menjelaskan, strategi implementasi manajemen risiko untuk periode perencanaan 2025–2029 disusun agar pengelolaan risiko di lingkungan pemerintahan daerah menjadi lebih berkualitas, adaptif, dan terukur.
Rapat koordinasi ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan pengelolaan risiko dari instansi terkait, termasuk Gubernur, Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Inspektur Daerah, Kepala Bappeda, serta pejabat dan staf yang membidangi pengelolaan risiko di seluruh kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Hadir sebagai narasumber, Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalsel, yang memaparkan materi teknis dan strategis seputar penerapan manajemen risiko dalam pemerintahan.
Akhmad Fydayeen berharap hasil rapat koordinasi ini dapat menjadi landasan kuat bagi implementasi manajemen risiko yang komprehensif di seluruh lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Kalsel. (adv/rdn)
