MEDIAKITA.CO.ID – Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menyampaikan paparan bersama 5 (lima) kepala daerah di Indonesia dalam Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) Pengendalian Karhutla 2026 bertema “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027” yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Djamari Chaniago di Jakarta, Kamis (18/6).
Rakorsus ini diinisiasi Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bersama kementerian dan lembaga terkait dalam rangka memperkuat koordinasi nasional untuk menghadapi tantangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tahun ini.
Gubernur H Muhidin dalam paparannya menyampaikan, Provinsi Kalsel yang kini memiliki sekitar 4,37 juta jiwa, tersebar di 13 kabupaten /kota dengan total luasan kurang lebih 37.100 km2, menghadapi permasalahan dengan kondisi bentang alam rawa dan lahan gambut yang mudah terbakar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Terlebih dipicu dengan kemarau panjang dan pembukaan lahan. Karhutla di Provinsi Kalsel juga sempat terjadi dengan pola siklus lima tahunan yaitu pada tahun 2011, 2015, 2019, dan 2023. Puncaknya pada 2023 yang mengalami hingga 2.799 karhutla dengan luas terbakar mencapai 190.394,58 hektare.
Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel membagi tiga wilayah prioritas penanganan karhutla yakni di area ring satu Bandara Syamsudin Noor Kota Banjarbaru, Wilayah Utara yang mencakup Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Suntgai Utara, Balangan, Tabalong dan sebagian Kabupaten Tapin. Kemudian, Wilayah Timur Pegunungan Meratus yang meliputi Kabupaten Tanah Bumbu, Kotabaru, dan sebagian Tanah Laut.
Selanjutnya disampaikan, data SIPONGI pada periode 1 Mei – 17 Juni 2026, tercatat 492 hotspot dengan 8 kejadian di luasan lahan terbakar 33,52 hektare.
Titik panas (hotspot) tertinggi terjadi di Kabupaten Tapin yakni 300 titik, sedangkan luas lahan terdampak terbesar terjadi di Kabupaten Banjar yang menghanguskan sekitar 27,8 hektare.
“Vegetasi gambut mengering, muka air menurun, hotspot naik menjelang puncak kemarau Agustus–September 2026,” ujar gubernur dalam penjelasannya.
Adapun strategi dan aksi mitigasi 2026 yang dilakukan Pemprov Kalsel dengan cara menerbitkan Surat Edaran (SE) Gubernur kepada kepala daerah di kabupaten/kota beritis tentang Antisipasi dan Kesiapan Karhutla 2026.
Selain itu, dilakukan tindakan mitigasi berupa pemetaan dan zonasi, sosialisasi pencegahan karhutla, latihan dan simulasi, mitigasi, dan struktural (embung, kanal, pintu air). Capaiannya, patroli ring satu sejak April, Kabupaten Barito Kuala Siaga Darurat, Kabupaten Tapin dan Tanah Laut Apel Kesiapsiagaan, dan Apel Siaga Provinsi awal Juli 2026.
Lebih lanjut disampaikan Gubernur H Muhidin, dalam menghadapi ancaman Karhutla ini, disiapkan sumber daya manusia (SDA) yang mencakup 1.777 personel Tim Pemadaman Karhutla, 3.000 personel pendukung, 57 personel pengolah data dan informasi, dan 372 personel Tim Patroli & KIE, ditambah 68 unit mobil tangki, 114 unit mobil operasional, 186 unit patroli, dan 337 unit mesin pompa air.
Sementara itu, Menkopolkam Djamari Chaniago menegaskan bahwa pengendalian karhutla berdampak langsung pada ketahanan nasional, ekonomi, hingga hubungan diplomatik. Oleh karena itu, penanganan lapangan wajib mengedepankan pendekatan kolaboratif dan respons cepat.
“Keberhasilan pengendalian karhutla bertumpu pada kesiapan dan langkah pencegahan sebelum api membesar, bukan semata-mata memadamkan api saat kebakaran sudah terlanjur meluas,” ujar Djamari.
Dalam rapat, Menkopolkam memberikan atensi khusus kepada enam provinsi rawan dengan ekosistem gambut yang luas, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Barat (Kalbar), Kalimantan Tengah (Kalteng), dan Kalimantan Selatan (Kalsel).
Puncak kemarau diperkirakan berlangsung Agustus–September 2026, dan mitigasi diperkuat melalui apel siaga mulai awal Juli 2026 dengan komando dipimpin Gubernur langsung melalui BPBD selaku koordinator kebencanaan, mengacu pada Rencana Kontingensi Kalsel. Upaya lain, dilakukan sinergi lintas sektor dan dukungan Pemerintah Pusat menghadapi El Nino 2026–2027.
Sementara itu, Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni dalam laporannya mengingatkan pentingnya mewaspadai siklus perulangan karhutla empat tahunan, terutama dengan adanya indikasi cuaca kering tahun ini. “Tren historis menunjukkan kita menghadapi tantangan perulangan siklus karhutla yang membutuhkan kewaspadaan ekstra. Kemarau tahun ini datang lebih cepat dan tantangannya nyata, sehingga kita tidak boleh lalai. Saya juga meminta komitmen penuh dari seluruh pemegang izin konsesi kehutanan untuk bertanggung jawab langsung terhadap pencegahan dan pemantauan titik api di wilayah kerja mereka,” tegas Menhut.
Dalam rakorsus tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) melaporkan bahwa musim kemarau 2026 diprediksi datang lebih awal, lebih kering, dan lebih lama dengan puncak pada Juli hingga September akibat perkembangan fenomena El Nino.
Menanggapi proyeksi ini, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bersama para Gubernur dari provinsi rawan menyatakan kesiapan dalam memobilisasi personel, mengaktifkan posko lapangan, serta menetapkan status Siaga Darurat Karhutla di wilayah prioritas seperti Riau, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, dan Jambi.
Sebagai langkah konkret di tingkat operasional, pemerintah telah mengaktivasi Desk Koordinasi Penanggulangan Karhutla 2026 sesuai Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020.
Desk ini mengintegrasikan pemantauan dini, patroli pencegahan, Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), pemadaman darat dan udara oleh Manggala Agni bersama Satgas, hingga penegakan hukum berlapis (administratif, perdata, dan pidana) bagi perorangan maupun korporasi yang melanggar. (sal/adpim)
