MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru terus memperkuat fondasi tata kelola pemerintahan dari tingkat paling dekat dengan masyarakat. Melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Camat dan Lurah se-Kota Banjarbaru yang digelar di Aula Kecamatan Landasan Ulin, Kamis (25/6/2026), berbagai isu strategis dibahas secara mendalam, mulai dari penyelesaian batas wilayah antar-kelurahan hingga percepatan terwujudnya pelayanan publik yang inklusif.
Rakor yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarbaru, Sirajoni, menjadi forum evaluasi sekaligus penyamaan persepsi bagi seluruh camat dan lurah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Berbeda dari rakor sebelumnya, kali ini perhatian utama diarahkan pada penyelesaian batas administrasi antar-kelurahan. Persoalan tersebut dinilai sangat penting karena menyangkut kepastian hukum, tertib administrasi pemerintahan, hingga pencegahan potensi konflik sosial di kemudian hari.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Untuk memastikan proses penetapan batas wilayah dilakukan secara akurat dan objektif, Pemerintah Kota Banjarbaru menggandeng Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lambung Mangkurat (ULM), Tim Ahli Wali Kota Banjarbaru, serta Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Sekretaris Daerah Sirajoni menegaskan bahwa kejelasan batas wilayah bukan sekadar persoalan administratif, tetapi menjadi fondasi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, tertib, dan memberikan kepastian bagi masyarakat.
“Penetapan batas wilayah harus dilakukan secara tepat dan berdasarkan kondisi riil di lapangan. Dengan sinergi seluruh pihak, mulai dari camat, lurah, tim ahli ULM, Tim Ahli Wali Kota, hingga BPN, kita optimistis proses ini dapat diselesaikan secara akurat sehingga tidak menimbulkan persoalan di masa mendatang,” tegasnya.
Selain membahas penataan wilayah, rakor juga menyoroti peningkatan kualitas pelayanan publik yang harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
Menghadirkan jajaran Dinas Sosial Kota Banjarbaru, Pemerintah Kota Banjarbaru mulai mendorong implementasi konsep Kecamatan Inklusif, yaitu pelayanan publik yang ramah bagi penyandang disabilitas, lanjut usia, kelompok rentan, hingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan khusus.
Konsep tersebut tidak hanya menitikberatkan pada penyediaan fasilitas fisik yang mudah diakses, tetapi juga menuntut perubahan cara pandang aparatur dalam memberikan pelayanan yang cepat, responsif, dan tanpa diskriminasi.
Menurut Sirajoni, pelayanan publik yang berkualitas harus mampu memberikan rasa nyaman, aman, dan kesetaraan bagi seluruh warga.
“Pelayanan pemerintah harus dapat dirasakan oleh semua masyarakat tanpa terkecuali. Kecamatan dan kelurahan harus menjadi ruang pelayanan yang inklusif, ramah, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Sirajoni juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh camat dan lurah yang selama ini menjadi ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan di tingkat wilayah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan program pembangunan daerah sangat bergantung pada kualitas pelayanan yang diberikan aparatur di tingkat kecamatan dan kelurahan.
Karena itu, Sekda menitipkan tiga agenda prioritas yang harus terus diakselerasi oleh seluruh jajaran pemerintahan wilayah, yakni meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi, memperkuat kepekaan terhadap persoalan sosial dan lingkungan, serta membangun sinergi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
Menurutnya, tantangan pemerintahan saat ini semakin kompleks sehingga membutuhkan kolaborasi yang solid antarperangkat daerah, pemerintah wilayah, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.
Rapat koordinasi tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Banjarbaru untuk terus melakukan pembenahan dari hulu, mulai dari penataan administrasi wilayah hingga transformasi pelayanan publik yang semakin modern, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Dengan kepastian batas wilayah, pelayanan yang ramah bagi seluruh warga, serta kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat, Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis mampu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang profesional, adaptif, dan semakin mendekatkan pelayanan kepada masyarakat menuju terwujudnya Banjarbaru EMAS (Elok, Maju, Adil, dan Sejahtera).
