MEDIAKITA.CO.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru menunjukkan komitmen kuat dalam membangun tata kelola keuangan daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel. Langkah itu diwujudkan melalui Penandatanganan Komitmen Percepatan Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang digelar di Aula Gawi Sabarataan, Balai Kota Banjarbaru, Selasa (2/6/2026).
Kegiatan strategis tersebut dipimpin langsung oleh Wali Kota Banjarbaru, Hj. Erna Lisa Halaby, dan diikuti seluruh kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) beserta jajaran terkait di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO RESUME CONTENT
Penandatanganan komitmen ini menjadi respons cepat pemerintah daerah setelah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI. Lebih dari sekadar memenuhi kewajiban administratif, langkah tersebut menegaskan keseriusan Pemko Banjarbaru dalam memastikan setiap rekomendasi pemeriksaan ditindaklanjuti secara menyeluruh, tepat waktu, dan bertanggung jawab.
Dalam arahannya, Wali Kota Hj. Erna Lisa Halaby menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah harus memiliki komitmen, persepsi, dan semangat yang sama dalam menyelesaikan setiap rekomendasi yang telah diberikan oleh BPK RI.
“Ini tentunya bukan hanya proses administrasi semata, melainkan bentuk nyata komitmen kita secara moral dan profesional selaku jajaran Pemerintah Kota Banjarbaru,” tegas Erna Lisa Halaby.
Wali Kota perempuan pertama Banjarbaru itu menekankan bahwa tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan bagian penting dalam membangun pemerintahan yang berintegritas. Karena itu, ia mengingatkan seluruh pimpinan SKPD agar tidak menjadikan rekomendasi BPK sebagai pekerjaan yang ditunda atau sekadar formalitas.
Dengan nada tegas, Erna Lisa menginstruksikan seluruh jajaran untuk segera bergerak cepat menyelesaikan setiap rekomendasi sesuai batas waktu yang telah ditetapkan. Monitoring dan evaluasi berkala, menurutnya, harus dilakukan agar progres penyelesaian dapat dipastikan berjalan sesuai target.
“Tingkatkan budaya kerja yang responsif dan akuntabel. Segera tindak lanjuti setiap rekomendasi, pantau progresnya, dan selesaikan tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Komitmen bersama tersebut sekaligus menjadi langkah strategis untuk memperkuat sistem pengendalian internal di setiap perangkat daerah. Percepatan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan diyakini akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, meminimalkan potensi penyimpangan, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Kota Banjarbaru.
Dengan tata kelola administrasi dan keuangan yang semakin tertib, transparan, dan akuntabel, pemerintah optimistis setiap program pembangunan dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui penandatanganan komitmen ini, Pemko Banjarbaru kembali menegaskan bahwa akuntabilitas bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional, berintegritas, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.
